Jakarta, Kompas - Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fadjar mengakui perkembangan pendidikan di Indonesia sangat lamban. Perubahan di luar jauh lebih cepat dibandingkan dengan di dalam dunia pendidikan. Selain itu, manajemen pendidikan belum mengesankan dan terlalu kaku. Pelayanan pendidikan juga tidak sepenuhnya menyenangkan bagi peserta didik.
Pernyataan bersifat otokritik ini disampaikan Malik Fadjar dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (30/4), berkaitan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tanggal 2 Mei 2004.
"Padahal, ke depan, pendidikan di Indonesia menghadapi tiga tantangan besar. Pertama, bagaimana agar hasil yang telah tercapai selama ini tidak hilang (terlepas dari segala kekurangannya). Kedua, tantangan berat di era globalisasi. Ketiga, tantangan untuk demokratisasi dan ekonomi," katanya.
Berkaitan dengan itu, Malik Fadjar menambahkan, saat ini selalu ada kekhawatiran keluaran (output) dunia pendidikan itu buta, bisu, dan tuli. Dengan kata lain, keluaran lembaga pendidikan dikhawatirkan tidak dapat melihat realitas yang ada di masyarakat karena apa yang didapat di kelas sudah telanjur basi.
Sudah 30 tahun tertidur
Peringatan Hardiknas tahun ini mengangkat tema, "Dengan Jiwa dan Semangat Hardiknas Kita Wujudkan Manusia yang Cerdas, Produktif, dan Berakhlak Mulia". Puncak peringatan Hardiknas akan dilangsungkan pada hari Rabu, 5 Mei 2004, di SMA Negeri 13 Jakarta dan dijadwalkan dihadiri Presiden Megawati Soekarnoputri.
Malik Fadjar berpendapat, permasalahan pendidikan tersebut tidak dapat diubah semudah membalik telapak tangan. Namun, setidaknya, lima tahun belakangan ini dunia pendidikan di Indonesia penuh dengan dinamika setelah hampir tiga puluh tahun tertidur dan serba seragam.
Upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan pemerintah berlandaskan broad base education atau pendidikan berbasis masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan berbagai macam pendekatan, seperti melalui pendidikan luar sekolah, pendidikan dasar menengah, dan perguruan tinggi. Adapun penekanannya terutama diarahkan pada upaya pemberian kecakapan hidup (life skills) dan pendidikan untuk terjun ke dunia kerja (school for work).
Sebagai contoh, Malik menyebutkan adanya upaya pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan standardisasi kualitas melalui ujian akhir nasional. Hasil upaya tersebut belum terbaca atau terlihat saat ini.
Namun, dalam menata dunia pendidikan yang memprihatinkan itu, diakuinya bahwa Departemen Pendidikan Nasional tidak dapat berjalan sendiri, tetapi membutuhkan seluruh kekuatan sosial, budaya, dan politik. Dibutuhkan pula kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.
Dengan sisa waktu kerja lima bulan, yang dapat diupayakan anggota Kabinet Gotong Royong adalah menyelesaikan tahun ajaran 2003/2004 dan membuka tahun ajaran 2004/2005.
Malik juga mengakui bahwa selama ini isu pendidikan tidak pernah bebas dari perdebatan politik. Umumnya yang menjadi perdebatan adalah pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan (civic education). Perdebatan terkait pendidikan agama, misalnya, sempat ramai dalam proses penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional beberapa waktu lalu.
sumber:http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0405/01/utama/1000315.htm
Tidak ada komentar:
Posting Komentar